Post Page Advertisement [Top]

Ilustrasi : LPM Journal | Adi Bayu U.
“Jika bumi adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jika laut adalah ibu, kita manusia memperkosa ibunya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik.”
Lirik lagu berjudul Bebal dari Sisir Tanah yang menggambarkan perilaku manusia. Manusia di muka bumi ini keberadaannya digambarkan sebagai malapetaka bagi keberlangsungan ekosistem. Padahal tanpa adanya manusia, pohon, terumbu karang dan lainnya masih bisa tetap tumbuh. “Ada, tak ada manusia, mestinya pohon-pohon itu tetap tumbuh.” Lanjut lirik Bebal.

 “Apakah dengan meningkatnya populasi, mengharuskan kita mengekploitasi alam demi kebutuhan banyak orang?” seperti itulah pertanyaan yang ada dibenak kita. Ataukah objek pada pandangan kita saat ini adalah alam? Salah satu guru pernah berkata bahwa jika sesuatu itu objek, maka objek tersebut akan terjadi eksploitasi. Hal itu sebagai representatif pada masa pembangunan saat ini. Sekarang tidak hanya manusia yang menjadi korban eksploitasi sistem kapitalisme, namun juga lingkungan.

Akumulasi modal dijadikan peningkat hasrat, maka anugerah pada alam itu kini berubah menjadi sebuah kutukan. Pegunungan bukanlah areal kosong yang hampa tanpa manusia-manusia disekitarnya. Banyak manusia-manusia yang menggantungkan kehidupannya dari keberadaan gunung itu.

Beberapa tahun belakangan ini, eksploitasi alam gencar dilakukan di beberapa titik di Indonesia. Kita coba melirik ke Masyarakat Salingka Gunung Talang yang saat ini ketenangannya terusik.


Awal Juli 2017, masyarakat di Nagari Batu Bajanjang dihentakkan oleh berita yang tiba-tiba dikabarkan oleh Wali Nagari (setara dengan Kepala Desa) bahwa ada proyek pengembangan panas bumi (geothermal) di Gunung Talang. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Konsorsium PT Hitay Daya Energy dan PT Dyfco Energy sebagai pemenang lelang WKP Gunung Talang – Bukit Kili. Penetapan ini melalui surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7257 K/30/MEM/2016. Konsorsium Hitay menang melawan satu peserta lelang lain yaitu PT Pertamina (Persero). Pada tahun 2017, perusahaan asal Turki tersebut memperoleh izin panas bumi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan surat izin No 2/1/IPB/PMA/2017 seluas 27.000 Ha dengan jangka waktu 37 tahun. Sebagai informasi, blok panas bumi Gunung Talang - Bukit Kili diperkirakan memiliki cadangan 65 MW. Sementara itu, kapasitas PLTP direncanakan sebesar 20 MW dengan target operasi pada 2022.

Meskipun proyek Pemanfaatan Panas Bumi merupakan bagian dari Proyek Energi Nasional yang ditargetkan mencapai 35.000 MW, hak-hak masyarakat tidak boleh dilanggar dan aspek lingkungan harus diperhatikan. Berdasarkan UU No 21/2014 tentang Panas Bumi Pasal 65, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi tentang pengusahaan panas bumi. Peran serta masyarakat juga dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak ada acara menghasilkan atau mengubah energi menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tanpa menimbulkan dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan. Eksploitasi energi panas bumi juga berdampak terhadap lingkungan. Meskipun, eksploitasinya diklaim sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Para ahli mencatat bahwa eksploitasi panas bumi dapat menyebabkan polusi udara, polusi air pemukaan, polusi unsur kimia, gempa minor, pembuangan limbah padat, polusi bawah tanah (underground pollution), penurunan muka tanah, kebisingan yang tinggi, serta konflik sosial budaya. Areal panas bumi di Gunung Talang berada di kawasan hutan dengan status hutan lindung. Berdasarkan UU No 41/1999 tentang Kehutanan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Sekarang apa?  

Sekarang apa? Memasrahkan semuanya berjalan begitu saja? para investor yang bekerja sama dengan pemerintah hampir selalu menggunakan logika ekonomi. Hasil reklamasi, untungnya berapa ya? Dalam pengembangan kajian penghitungan kerugian ekologis reklamasi. Logika ekonomi dilawan dengan logika ekonomi juga. Dengan cara ini setidaknnya dapat digunakan sebagai pembanding terhadap cara berpikir pemerintah yang memang sudah ganjil.

Mungkin juga, perlu dilakukan sosialisasi kesadaran publik melalui propaganda terus menerus. Kaum intelek yang berasal dari kampus seharusnya bisa mendorong, upaya untuk memperlihatkan bahwa ada satu isu yang perlu disikapi.


Penulis : AdiAriy8

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by LPM JournalColorlib