Post Page Advertisement [Top]

Salah satu masa aksi  sedang memegang atribut dalam aksi serentak Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menuntut presiden mencabut remisi terhadap pembunuh jurnalis radar Bali di Nol KM Yogyakarta (24/1). Bayu Utomo/Journal
Di negeri yang penuh muslihat, hukum ditegakkan dengan retorika, hanya jadi bahan tertawa belaka di tengah pusaran kegelapan, korupsi seolah jadi perkara lumrah, nyawa manusia bukan tragedi tontotan dan statistik belaka. ―Remix Najwa Shihab
Sore di taman Bangli sekitar pukul 16.30 waktu bagian tengah, sebuah mobil Honda Civic berwarna hijau datang menjemput Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa, sekaligus menghantarkan nyawa dari Redaktur Radar Bali tersebut. Komang Gede Wardana alias Mangde menjadi pionir dalam membawa Prabangsa ke rumah Nyoman Susrama, yang kemudian diketahui sebagai dalang pembunuhan keji yang menimpa wartawan Prabangsa di Banjar Petak, Bangli. Setibanya di rumah Susrama, Prabangsa digelandang ke belakang rumah dengan kedua tangan dilipat dan diikat ke belakang, kemudian oleh Nyoman Rencana dan Mangde, mengeksekusi Prabangsa dengan bengisnya. Para eksekutor memukul kepala bagian depan korban hingga terkapar, setelah tak bernyawa mayat korban dimasukkan ke kamar. Tidak sampai disitu, Dewa Sumbawa, Andi dan Jampes bertugas membersihkan darah korban yang tercecer sebelum akhirnya dibuang ke laut Padangbai sekitar pukul 21.30 Wita. (Disadur dari radarmalang)

Menghilang selama lima hari, terhitung sejak 11 Februari 2009 hingga 16 Februari 2009, tubuh Prabangsa akhirnya diketemukan di teluk Bungsil, perairan Padangbai dengan kondisi tak bernyawa oleh Muhari, nahkoda kapal Perdana Nusantara yang sedang berlayar melintasi perairan di teluk Bungsil. Pandangan mata Muhari, seketika tertuju pada sesuatu yang mengapung di laut lepas. Seketika Muhari bergegas memacu kapalnya menuju darat kemudian melaporkan temuannya itu kepada Made Sudiarta, selaku kepala pelabuhan. Setelah Muhari memberitahukan titik koordinat penemuan mayat tersebut, Made segera mengirimkan tiga kapal cepat ke titik koordinat yang disebutkan Muhari. Setelah menyisir hampir setengah jam, mayat tersebut berhasil ditemukan pada koordinat 08.32.882 Lintang Selatan dan 115.30.672 Bujur Timur, masih di perairan Teluk Bungsil.

Mayat tersebut diketahui adalah Prabangsa setelah sebelumnya divisum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amlapura, Karangasem. Berita penemuan mayat Prabangsa yang ditemukan dengan kondisi luka-luka bekas penganiayaan pun menyebar dengan cepat. Kesedihan dan kecemasan meruap, bermacam-macam pertanyaan muncul hingga menyisakan satu tanda tanya besar: Siapa pembunuh Prabangsa? (Disadur dari idealoka)

Pasca penemuan itu, kasus ini perlahan mulai menemui titik terang, sempat kesulitan mencari motif pembunuhan ini, tidak serta-merta membuat kebenaran mati. Polda Bali menelusuri sejumlah kemungkinan motif pembunuhan, salah satunya terkait pemberitaan yang dilakukan oleh Prabangsa. Prabangsa sempat menulis berita terkait dugaan korupsi dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan APBN oleh Nyoman Susrama yang saat itu menjadi pemimpin proyek pembangunan taman kanak-kanak dan sekolah dasar internasional di Bangli oleh Dinas Pendidikan di kabupaten Bangli. Penyelidikan polisi pun mengarah kepada Nyoman Susrama. Dan benar saja, Susrama yang tidak berperan langsung terhadap tindak pembunuhan, merupakan otak dibalik pembunuhan jurnalis Prabangsa. Diketahui motif pembunuhan ini bermula dari kekesalan Nyoman Susrama terhadap Prabangsa karena pemberitaannya, hal tersebut disampaikan melalui pemaparan Kapolda Bali, Irjen pol Teuku Ashikin Husein kepada wartawan.

Susrama dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 51 ayat 1 ke-1 KUHP yakni secara bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 15 Februari 2010. Ia kemudian divonis oleh ketua majelis hakim, Djumain, hukuman penjara seumur hidup. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa berupa hukuman mati. Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi motif pemberitaan yang ditulis oleh Prabangsa pada 3, 8, dan 9 Desember 2008 silam. Susrama sempat mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung pada 24 September 2010, namun ditolak.

Dihukum dan diadilinya Susrama menjadi angin segar sekaligus tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia, dan menjadi sejarah tersendiri karena sebelumnya tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia apalagi dihukum berat.

Namun, angin segar itu tidak berhembus lama, tepatnya, sesaat setelah presiden Jokowi pada 7 Desember 2018 lalu memberikan remisi kepada Susrama, otak pembunuhan wartawan Prabangsa. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyayangkan langkah presiden yang memberi remisi kepada Susrama. Kekecewaan juga diunkapkan oleh Ketua AJI Denpasar, Nandang R. Astika, bersama sejumlah advokat dan aktivis. Nandang bersama sejumlah advokat dan aktivis yang dari awal ikut mengawal Polda Bali tahu benar bagaimana susahnya mengungkap kasus tersebut. AJI menilai pemberian remisi ini sebagai langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers.

Sementara, respon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mengungkapkan, bahwa perbuatan Susrama bukan termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, dan lagi remisi sejenis juga sudah sering diberikan ke banyak narapidana. Yasonna menganalogikan bahwa sekarang Susrama sudah 10 tahun dipenjara, dan selama melaksanakan masa hukumannya tidak pernah ada cacat, mengikuti program dengan baik, berkelakuan baik. Jadi jika tidak diberikan remisi, lapas tidak akan muat, terang Yasonna. Pemberian remisi ini pun, lanjutnya, melalui proses yang panjang, diusulkan oleh lembaga Pemasyarakatan, kemudian ke tingkat Kantor Wilayah, lalu diteruskan ke Dirjen Pemasyarakatan, hingga akhirnya sampai ke Yasonna dan kemudian ke tangan presiden.

Susrama mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dalam kasus Susrama, pidana sementara menjadi 20 Tahun masa pidana. Yasonna melanjutkan, remisi berupa perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara harus ditetapkan dengan keputusan presiden sesuai pasal 9 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999. Dari situ kemudian presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2018, dalam Keppres itu, ada 115 napi dengan hukuman seumur hidup yang mendapat remisi, termasuk Susrama. (Disadur dari Kompas)





Melalui Keppres tersebut, membuat banyak aliansi dan juga AJI kecewa dengan kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Fitri Rachmawati, dilansir dari kompas, ketua AJI Mataram tersebut mengatakan bahwa presiden sebaiknya memikirkan bagaimana kasus kekerasan terhadap jurnalis yang belum terungkap hingga kini, seperti kasus Udin bisa terungkap, bukan justru memberi remisi pada pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Sementara di Surabaya, AJI Surabaya menggelar aksi di depan gedung Negara Grahadi mendesak presiden untuk mencabut keputusan pemberian remisi kepada Susrama. Miftah Faridl, ketua AJI Surabaya mengatakan bahwa pemberian remisi bukan soal administratif saja, melainkan soal siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, apa yang membuat pembunuhan itu terjadi. Faridl melanjutkan, bahwa aksi ini sekaligus menegaskan jika jurnalis bukan semata soal pekerjaan, bukan soal profesi, tapi juga soal hak untuk tahu. (Disadur dari Tribunnews).

Sementara itu, Tommy Apriando, selaku Koordinator Advokasi AJI Yogyakarta menegaskan bahwa AJI Yogyakarta turut menyesalkan dan mendesak presiden Joko Widodo untuk mencabut keputusan memberikan remisi kepada Susrama sebagai otak pembunuh Prabangsa. Pemberian remisi tersebut, menurut AJI Yogya, merupakan preseden buruk bagi perjuangan kemerdekaan pers dan demokrasi. (Disadur dari lpmrhetor)

AJI Yogya bersama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Yogyakarta, LBH Pers, LBH Yogyakarta, dan Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta melakukan aksi damai mendesak dicabutnya pemberian remisi kepada Susrama di Titik Nol Kilometer pada Kamis 24 Januari 2018. Selain AJI Yogyakarta, AJI di berbagai kota, serta aliansi masyarakat sipil dari berbagai elemen juga melakukan aksi damai serentak pada Jumat, 25 Januari 2019 dengan tuntutan sama, yakni mendesak dicabutnya pemberian remisi kepada Susrama selaku otak pembunuhan Prabangsa. Kemudian pada 27 Januari 2018, muncul petisi daring/online menuntut untuk mencabut Keppres Nomor 29 Tahun 2018 yang dibuat Abdul Manan. Hingga tulisan ini dirilis (28/1),  terhitung telah ada 1.536 orang yang telah menandatangani petisi tersebut.



Penulis: Adi Bayu Utomo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by LPM JournalColorlib