Sejak penyebaran Covid-19 pemerintah maupun instansi pendidikan menerapkan social-distancing dan physical-distancing. Tidak hanya kegiatan perkuliahan tapi juga ujian semester. Begitu pula yang dilakukan banyak kampus di Indonesia, karena bulan Maret hingga April ini bertepatan dengan masa Ujian Tengah Semester (UTS). 

Salah satunya adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Kampus ungu melaksanakan UTS dengan sistem daring. Pengumuman Teknis Pelaksanaan Ujian Reguler Online (Mahasiswa) Masa Warning Covid yang tertanggal 14 April 2020 tersebut mengharapkan mahasiswa melakukan ujicoba sistem yang digunakan sebelum UTS diselenggarakan pada 20 April hingga 2 Mei 2020.

Ada dua jenis ujian pada UTS, yakni Ujian Reguler dan Ujian Mandiri. Ujian Reguler dilakukan secara daring menggunakan Google Classroom yang nantinya mahasiswa mendapatkan kode kelas masing-masing lewat email dan di dashboard web mahasiswa. Teknisnya ada di dokumen tutorial yang dilampirkan dalam pengumuman tersebut.

Sedangkan Ujian Mandiri dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing dosen. Mahasiswa diharapkan menghubungi dosen masing-masing untuk mengetahui teknis maupun waktu pengumpulan tugasnya. Ini memungkinan dosen memberikan waktu yang fleksibel, sesuai kemampuan mahasiswa.

Ujian Reguler Online ini menimbulkan banyak kecaman dari mahasiswa. Mereka mengecam lantaran sistem ujian yang seperti ini tidak adil bagi mahasiswa. Kendala yang dialami merupakan tanggung jawab peserta ujian (mahasiswa) apalagi dengan sistem tepat waktu atau batasan waktu di jam pelaksanaan UTS menambah beban bagi sebagian mahasiswa.

Walaupun kampus telah memberikan subsidi kuota (hanya) di dua provider saja, namun ini belum bisa menyelesaikan kendala yang dialami mahasiswa saat Ujian Reguler Online dilaksanakan. Salah satunya adalah ‘sinyal’, yang mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaannya.

Melalui Usaha Melanggar Peraturan Covid-19

Tidak semua mahasiswa Amikom berada pada posisi yang baik terkait sinyal dari provider yang digunakan. Apalagi banyak juga mahasiswa yang telah pulang ke halaman masing-masing. “Kuliah saja tidak pernah tepat waktu pengumpulannya. Saya meng-upload file tugas harus nunggu malam hari, karena sinyal penuh kalau malam hari. UTS kan diadakan siang hari, gimana dong?” begitu ungkap mahasiswa yang berada di daerah pinggiran nusantara. Atau mahasiswa yang harus keluar desa untuk mendapatkan sinyal yang baik.

Apakah UTS kali ini hanya untuk mahasiswa yang hidup di kota atau mahasiswa yang memiliki wifi di rumah sendiri? Pertanyaan ini muncul sekaligus menemani mahasiswa yang harus keluar desa untuk mencari sinyal sembari menunggu aparat menyuruhnya kembali ke rumah.

Kampus seharusnya dapat mengevaluasi jalannya kuliah online yang sebelumnya sudah diterapkan, tentang apa saja kendala ketika perkuliahan atau pun pengumpulan tugasnya. Oh iya, BEM kemarin membuat angket tentang kebutuhan mahasiswa selama pandemik, disusul dengan form aspirasi mahasiswa. Bagaimana hasilnya? Sampai saat ini kok belum ada publikasi?

Bagaimana Lembaga Membatasi Hak Mahasiswa

Mengacu Kode Etik Mahasiswa SK Nomor: 145/SK-KET/STMIK AMIKOM/IV/2013 Bab I Pasal 1 poin (2) Mengatakan bahwa hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diperoleh, dituntut oleh mahasiswa apabila yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya. Di sini terjadi kerancuan, Lembaga mengharap kewajiban mahasiswa, Pasal 3 poin (a) untuk memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di STMIK AMIKOM Yogyakarta (Bahkan SK saja belum ada pembaharuan ketika status kampus telah berubah. Bagaimana kredibilitas tidak selalu dipertanyakan?). Kemudian pada poin (j) Mahasiswa diwajibkan mengutamakan diskusi untuk memecahkan segenap persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa. UTS adalah kepentingan mahasiswa, tapi mahasiswa mana yang diajak berdiskusi menyelesaikan kendala yang terjadi? Kenapa masih banyak mahasiswa yang mengeluhkan sistem ujian daring ini?

Kewajiban diskusi pemecahan masalah demi kepentingan mahasiswa menjadi salah satu syarat memperoleh hak mahasiswa, namun belum terpenuhi. Ruang diskusi yang langsung berhadapan dengan lembaga selama ini belum tersedia, kecuali Dialog Lembaga Mahasiswa (Seminar Evaluasi Kampus). Itupun diselenggarakan satu tahun sekali.

Buntut dari SK yang rancu ini menenggelamkan hak mahasiswa yang seharusnya diperoleh. Terkait pelaksanaan UTS, mahasiswa seharusnya mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya dan layanan akademik bahkan mahasiswa seharusnya memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses pembelajaran, pengembangan kreatifitas/inovasi yang positif dan pengembangan prestasi, tentunya dengan adil.

Adi Ariyanto

No more articles