Login With Google

lpmjournal.id – Matahari belum begitu menyengat ketika Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA) mulai dipadati oleh beberapa massa yang tengah bersiap merayakan hari buruh.

Rombongan pengendara motor terlihat memasuki parkiran dengan membawa bendera-bendera yang beragam. Sementara itu tiga mobil pick-up telah berjejer rapi di parkiran ABA.

Sejumlah buruh, sipil dan mahasiswa di Yogyakarta yang tergabung dalam beberapa elemen gerakan melakukan aksi long mars untuk memperingati Hari Buruh Internasional (1/5/2019). Aksi tersebut berlangsung di sepanjang Jalan Malioboro, dimulai dari Taman Parkir ABA hingga titik nol kilometer Yogyakarta.

Gabungan massa melakukan long mars

Elemen pertama yang melakukan long mars yakni massa Aliansi Rakyat Untuk 1 Mei (ARUS). Massa tersebut membawa spanduk bertuliskan beberapa tuntutannya berkaitan dengan hak-hak buruh.

Dari press release, ARUS yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi, menyerukan; Cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan; Hapus sistem kerja kontrak, pemagangan dan outsourching; Audit BPJS; Lakukan sidak perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS; Lapangan kerja untuk rakyat; Cuti haid tanpa syarat; Jamin dan lindungi kebebasan berserikat bagi rakyat; Tolak PHK sepihak; Cabut peraturan Menteri perhubungan No. 18 tentang aplikasi driver online; Revisi pasal 54 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; Berikan keadilan dan selesaikan masalah HAM buruh pertambangan dan perkebunan di Papua; Laksanakan pasal 33 UUD 1945.

Koordinator Umum ARUS, Feri, mengatakan pihaknya mengecam penerapan upah buruh murah di Kota Yogyakarta. Pihaknya menuntut Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY untuk menaikkan upah buruh.

“UMP Yogya hari ini adalah UMP terendah se Indonesia,” ucap Feri kepada reporter lpmjournal.id di sela aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY Jalan Malioboro.

Feri kemudian menyinggung Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan penghitungan buruh, KHL di Kota Yogyakarta adalah Rp2.5 juta pada tahun 2016. Namun Pemda DIY menetapkan UMP 2019 Rp1.570.922 dan UMK Yogyakarta Rp1.846.400.

“Itupun di Jogja masih banyak perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMK,” katanya.

Selain ARUS, elemen buruh lainnya yang long mars yakni Gerakan Rakyat Untuk Satu Mei (GERUS).

GERUS menyatakan sikap dan menuntut; Hapuskan PP No. 78 tahun 2015; Hapuskan SEMA No. 3 Tahun 2018; Cabut sistem kerja kontrak dan outsourching; Berikan perlindungan pada buruh sektor informal; Penuhi hak-hak buruh difabel dalam lapangan kerja; Penuhi hak cuti hamil, cuti haid, maternitas dan paternitas; Hilangkan segala bentuk diskriminasi bagi kawan-kawan ODHA dan kawan-kawan minoritas seksual; Berikan perlindungan buruh perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual; Penuhi jaminan sosial bagi buruh keluarganya di segala sektor; Desak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar dan menyimpang hukum; Hentikan pemberangusan serikat buruh dan kriminalisasi aktivis buruh; Mengajak semua elemen buruh dan masyarakat tertindas untuk bersatu memperjuangkan hak-hak buruh.

Jurnalis juga buruh

Hari buruh yang juga dikenal dengan May Day ini juga diikuti oleh sejumlah jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan beberapa Pers Mahasiswa (Persma) di Yogyakarta. Koordinator Divisi Advokasi AJI, Tommy Apriando, menyerukan kepada jurnalis yang juga merupakan buruh untuk mau memperjuangkan hak-haknya yang selama ini tidak diberikan oleh perusahaan media.

“Kami (AJI -red) mendorong para jurnalis membuat serikat pekerja, karena saat ini banyak jurnalis yang tidak membuat serikat pekerja sehingga mereka tidak ada kekuatan yang baik untuk mendorong perusahaan media untuk memberikan upah yang baik,” ungkap Tommy.

AJI memandang kebebasan pers khususnya di Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun terakhir masih sangat buruk. Ditandai dengan munculnya sejumlah kasus yang mengancam kebebasan pers. Mulai dari intervensi newsroom atau pemberitaan hingga pembredelan yang dialami oleh persma.

“AJI akan mendorong dekan, rektor maupun pihak kemahasiswaan di kampus untuk paham, bahwa mereka harus memberikan ruang demokrasi dan ruang kebebasan berpendapat untuk pers mahasiswa,” ucapnya.

Sempat diwarnai bentrok

Sementara di tempat yang berbeda, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa Papua mendapat halangan berujung bentrok oleh aparat kepolisian saat akan melakukan long mars dari asrama Papua Kamasan I menuju titik nol KM.

Sempat beraudiensi dengan massa aksi, pihak kepolisian menyebutkan bahwa menyampaikan aspirasi telah diatur dalam undang-undang namun mencegah massa aksi menuju titik nol KM dengan alasan keamanan dan rawan kemacetan seperti yang dikutip dari wartafeno.com.

“Pada hakikatnya kita tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan pendapatnya karena itu dilindungi oleh Undang-undang No. 9 tahun 1998 namun mengenai tempatnya tentu saja kerawanan-kerawanan yang mengerti pihak kepolisian. Awalnya kan mereka memilih Tugu, tetapi karena rawan kemacetan dan jauh jaraknya maka disarankan untuk dilakukan di Balai Kota.”

Tidak hanya massa aksi yang kecewa dengan perlakuan yang diterima, wakil kepala advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Abdul Malik Abdom menyayangkat peristiwa tersebut, dan menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap orang dan telah di atur serta dilindungi dalam undang-undang.

“Sangat disayangkan, karena menyampaikan pendapat dimuka umum itu dibebaskan dan Jika alasan kepolisian adalah adanya diskresi hal tersebut masih bisa dipertanyakan mengingat menyampaikan pendapat merupakan bentuk hak asasi dari setiap manusia. Untuk kelanjutannya akan kami diskusikan dengan internal sendiri” tutup Malik.

 

Reporter : Ersla, Dif, Tarisa, Bayu

Penyunting : Adi

No more articles