Login With Google

Hari Tani Nasional merupakan bentuk peringatan dalam mengenang sejarah perjuangan kaum petani serta membebaskannya dari penderitaan.  Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September sebagai pengingat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).  Terkait perayaan itu, sulit rasanya melupakan keprihatinan akan nasib para petani yang tidak selalu untung.

Dalam banyak hal petani masih dipandang sebelah mata atau bisa saja jauh di bawah mata. Sebut saja misalnya, lahan mereka yang acapkali dirampas korporasi untuk perkebunan sawit dan pertambangan, sulitnya pelaksanaan redistribusi tanah, tersendatnya legalisasi atau sertifikasi tanah obyek reforma agraria dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak sedikit pula petani kecil yang hingga kini terbelenggu oleh konflik agraria. Mereka diusir dari lahannya sendiri, seperti kasus-kasus di Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dll. Mereka menjadi saksi bisu terhadap kekerasan dan perampasan tanah yang umumnya menimpa masyarakat pedesaan.

Pemandangan ini justru amat kontras bila sejenak kita menoleh sedikit ke belakang. Di mana awal mula kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebut-sebut sebagai karya monumental para pendiri bangsa. Kelahiran UUPA dimaksudkan juga sebagai tonggak pelaksanaan reforma agraria. Namun, itu hanya cerita masa lalu. Kini UUPA dalam pelaksanaannya terus dikhianati.

Reforma Agraria Sebagai Agenda Besar Bangsa

Menjelang periode pertama pemerintahan Jokowi, gerakan reforma agraria kembali menegaskan bahwa, Reforma Agraria adalah jalan utama untuk mewujudkan cita-cita awal para pendiri bangsa. Pelaksanaan reforma agraria disebutkan sebagai agenda besar bangsa  yang wajib dilaksanakan tanpa syarat oleh rezim pemerintah Jokowi demi mewujudkan Indonensia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Kemudian pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres No. 86/ 2018 tentang Reforma Agraria  yang ditandatangani pada 24 September 2018 merupakan wujud komitmen politik pemerintah yang digaungkan sejak 2014. Namun, setelah Perpres Reforma Agraria itu resmi berlaku, seperti yang terjadi di depan mata, kasus perampasan tanah milik petani dan/atau lahan masyarakat adat makin menggurita dan menjalar di mana-mana di republik ini.

Sepanjang tahun 2018 saja, dalam catatan CNN Indonesia, ratusan ribu petani dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi korban dari 326 konflik sumber daya alam dan agraria. Ratusan konflik tersebut melibatkan areal tanah seluas 2.101.858 hektar dengan korban total mencapai 186.631 jiwa. Dari total korban itu, 176.637 di antaranya berasal dari masyarakat adat.

Demikian pada tahun 2019. Menurut catatan Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), selama tahun 2019 terjadi 279 kasus konflik agraria di Indonesia dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 Hektare. Jumlah masyarakat terdampak konflik 109.042 kepala keluarga yang tersebar di 420 desa di 33 provinsi.

Bila menyoal sajian data konflik agraria selama dua tahun terakhir, kurun waktu 2018 dan 2019, berjumlah 605 kasus. Sajian data kasus-kasus ini belum termasuk konflik yang tidak sempat dilaporkan dan diadukan. Fakta lain juga menyuguhkan bahwa, sektor yang paling bermasalah dalam konflik agraria ini ada di kehutanan dan perkebunan.

Konflik Agraria

Konflik agraria ini telah memasuki babak baru. Pada tahun 2020 ini, kita masih menjumpai berita yang berkutat seputar konflik agraria. Baik itu yang menjerat petani maupun juga masyarakat adat. Sebagai contoh saja, yang dialami Hermanus belum lama ini. Hermanus adalah seorang aktivis lingkungan dan agraria asal Desa Penyang, Kalimantan Tengah, yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020. Ia berjuang untuk merebut kembali tanah desanya yang dirampas oleh sebuah perusahaan sawit.

Besar harapannya bahwa, reforma agraria adalah solusi menjawab persoalan pokok yang dialami oleh petani berupa: penyelesaian konflik, perombakan struktur agraria, peningkatan dan keberlanjutan produktivitas ekonomi rakyat dan keberlanjutan fungsi ekologis.

Sebab ini menyangkut lebih dari 33.000 desa defenitif ada di dalam kawasan hutan, yang berpotensi menjadi korban akibat konflik agraria khususnya di wilayah kehutanan. Sehingga desa-desa tersebut sangat berpotensi kehilangan hak atas tanah dan pertanian sebagai sumber kehidupan utamanya.

Pada momentum memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2020 ini juga, sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi politiknya, mengetengahkan kesadaran politiknya. Ini adalah bagian dari kemerdekaan politik, di mana mereka yang ingin berpolitik dengan etika politik luhur. Itulah kebenaran politik yang sesungguhnya.

No more articles