Login With Google

LPMJOURNAL.ID – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di jalan Brigjen Katamso, Gondomanan melakukan aksi topo pepe atau berdiam diri di bawah terik sinar Matahari di alun-alun Utara Keraton Yogyakarta pada Senin, (11/11/2019).

Kelima PKL tersebut melakukan aksi topo pepe karena lapak yang mereka gunakan akan digusur pada Selasa besok. Rencana penggusuran tersebut merupakan imbas dikabulkannya gugatan seorang pengusaha oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut diketahui melalui surat yang dilayangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada kelima PKL tersebut: Agung, Sutinah, Suwarni, Sugiyadi dan Budiono.

Sebelum melakukan topo pepe, kelima PKL terlebih dahulu melakukan long march dari jalan Brigjend Katamso menuju Nol KM hingga depan Keraton Yogyakarta. Beberapa poster bertuliskan harapan juga turut dibawa. Ada juga spanduk bertuliskan surat perjanjian antara PKL dan Eka Aryawan.

Budi Hermawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, selaku pendamping hukum PKL mengatakan bahwa kasus sengketa hak guna tanah milik Keraton ini terjadi sejak 2015 ketika seorang pengusaha pemegang serat kekancingan, Eka Aryawan menggugat PKL.

Ia menggugat lima PKL untuk mengosongkan lahan dan membayar ganti rugi sebesar Rp1,12 miliar. Eka menilai para PKL tersebut tak memiliki izin untuk menempati tanah kekancingan seluas 73 meter persegi. Sedangkan Budi mengatakan bahwa lima PKL tersebut tak menempati bagian dari 73 meter persegi tersebut karena hanya menempati lahan sekitar 4×5 meter persegi yang berada di depan lahan kekancingan.

Kronologi keberadaan PKL Gondomanan

Budi mengatakan bahwa kelima PKL tersebut telah berjualan sejak 1960-an secara turun temurun. Latar belakang penempatan lokasi tersebut atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX.

“Disitu dulu adalah kawasan yang sepi, untuk menurunkan angka kriminal pokoknya diramaikan, kemudian banyak sekali pedagang yang dikoordinir oleh bagian dari keraton yang kemudian itu diinstruksikan oleh Sultan juga,” ucap Budi.

“Mereka memang tidak punya serat kekancingan atau tanda bukti, tetapi mereka bayar pajak, mereka mempunyai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-red). Artinya penguasaan tanah di sana itu juga dipungut pajak oleh negara, sebagaimana mereka yang menikmati hak atas tanahnya berkewajiban untuk membayar pajak dan itu selalu ditaati,” ungkapnya.

Upaya pengajuan serat kekancingan sebenarnya telah diupayakan sejak lama, tepatnya pada 2010 lalu. Upaya tersebut ditolak dengan alasan penerbitan serat kekancingan sedang dihentikan. Namun pada 2011, Eka justru mendapat serat kekancingan lewat Hadiwinoto selaku Panitikismo―lembaga keraton yang mengelola tanah kesultanan, di atas tanah seluas 73 meter persegi tersebut.

Pada 2013 lalu, pihak PKL dan Eka Aryawan sebenarnya telah menandatangani surat kesepakatan bersama penentuan batas pinjam pakai. Pedagang menaati kesepakatan dan sungguh-sungguh menggeser lapaknya. Namun pada 2015, Eka mengajukan gugatan untuk mengosongkan tanah yang ditempati oleh PKL dan uang senilai Rp1,12 miliar.

Eka juga menuding PKL menempati 28 meter persegi tanah keraton yang telah dipinjamkan untuknya. Setelah menempuh berbagai tingkatan peradilan, baik pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi hingga kasasi di Mahkamah Agung, gugatan Eka disetujui oleh pengadilan, kecuali uang Rp1,12 miliar.

Upaya mediasi sebenarnya telah coba ditempuh oleh PKL dan difasilitasi Panitikismo. Namun dalam upaya mediasi tersebut, Eka tidak pernah hadir. Putusan dengan nomor 36/PDT/2016/PTYYK keluar pada 2016 yang mengabulkan gugatan Eka. Kemudian Eka mengajukan banding hingga kasasi guna menguatkan putusan pengadilan negeri Yogyakarta.

Surat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, bertanggal 21 Oktober 2019 dilayangkan kepada kelima PKL dan meminta para PKL untuk angkat kaki dari tempat usahanya.

“Putusan kasasi turun tahun 2018. Setelah ada putusan kasasi tahun 2018, di akhir tahun 2018 juga itu ada penetapan eksekusi. Dari 2018 hingga sekarang, kemudian temen-temen baru dapat di akhir 2019 ini pelaksanaan eksekusinya yaitu besok tanggal 12 November. ” Tutup Budi.

Budi juga mempertanyakan putusan dari hakim mengenai 23 meter persegi. Sebab dalam putusannya, hakim tidak menyebutkan para PKL telah menempati bagian dari 73 meter persegi tanah yang digunakan Eka.

“Artinya itu tetep diluar, sesuai dengan perjanjian. Artinya kalau mau dieksekusi sebenarnya apa yang mau dieksekusi?” tutup Budi.

Reporter: Ersla, Fadli
Penulis: Bayu
Editor: Adi
No more articles