Lpmjournal.id – Sempat terjadi kericuhan antara petani dan penambang dalam mediasi yang digelar oleh Pemerintah Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara pada Rabu (29/01/2020).

Pagi itu, Tokoh Masyarakat, pemilik lahan, Forkopimda Jepara serta Ketua DPRD Kabupaten Jepara memenuhi balai desa setempat. Warga, khususnya petani kesal karena ratusan hektar sawah mereka terendam banjir. Mereka menganggap banjir tersebut imbas dari aktivitas penambangan galian C yang berlokasi di dekat Sungai Jembangan Desa Tulakan. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, termasuk jalan.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Ketua DPRD JeparaImam Zusdi G. dan merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) pada20 Januari lalu. Namun, pada saat sidak tidak ditemui aktivitas galian. Alatberat dan truk pengangkut hasil galian juga tidak ada di lokasi. Warga mendugasidak itu bocor. Karena pada Minggu (19/1) aktivitas galian C masih ada.

Salah satu petani, Rukan mengatakan saat turun hujan lebat pekan kemarin tanggul saluran irigasi jebol. Akibatnya ratusan hektare area persawahan terendam banjir. Akibat tanggul jebol, ratusan hektar sawah yang berada di daerah bawah penambangan tidak mendapat aliran air.

 “Permintaan kami para petani aktivitas tambang ini dihentikan,” kata Rukan di Jepara, Senin (20/01/2020).

Aktivitas tambang galian C di Desa Tulakan sudahberlangsung lama. Mediasi warga bersama perwakilan penambang sudah pernahdilakukan. Namun kesepakatan menghentikan aktivitas tambang tidak membuahkankesepakatan.

“Dulu sudah pernah, katanya mau ditutup. Setelah(mediasi) memang tidak ada aktivitas penambangan selama dua hari, tapi setelahitu ya beroperasi lagi,” jelas Rukan.

Di BalikUsaha Tambang Galian C

Di lain waktu, tim Journal menemui petani yangmemiliki lahan persis di samping lokasi pertambangan. Senada dengan Rukan,Warsidi mengatakan pertambangan tersebut sudah pernah ditolak oleh petani tapitidak dihiraukan oleh pihak penambang.

“Karena pihak penambang ada yang ndekeng, polisi dari Cepogo pak Yono, jadi para petani kalah. Nah pas ada kejadian irigasi jebol dan Petinggi (Kepala Desa, -red) Tulakan juga baru. Jadi bisa berani menghentikan penambangan ini,” ungkapnya.

Penambangan galian C tersebut berawal ketika pihak penambang membeli lahan sawah milik Narlan, warga Desa Kelet. Dari lokasi penambangan awal, kemudian merembet ke lahan sawah sekitarnya. Pemilik lahan sawah di sekitar lokasi penambangan dapat dipastikan akan menjual lahannya jika dibeli oleh pihak penambang.

Tanggul yang telah diperbaiki oleh pihak penambang yang sebelumnya jebol dan membanjiri persawahan.

“Dulu (sawah) punya pak Narlan dibeli penambang orangsini, tapi bosnya orang Cepogo, katanya polisi. Terus merembet ke sini, karenamau tidak mau petani harus mau, karena tidak dapat air karena penambangan itu,”kata Maskanan, salah satu petani yang lahannya tidak mendapat air karenaaktivitas penambangan galian C.

Ia juga mengatakan bahwa lahan sawahnya jadi tidak produktif. Sehingga ia menginginkan sawahnya juga harus dibeli oleh pihak penambang. “Kalau begini kan jadi kacau. Tapi penambang tidak mau beli karena mepet irigasi utama,” jelasnya.

TambangGalian C Ilegal

Kepala Dinas Perizinan Pemkab Jepara, Heri Yulianto,menyatakan dari seluruh penambangan galian C yang ada, sebagian besar merupakanpenambangan illegal. Hanya sebagian kecil penambangan yang mengantongi izin.

 “Yang mengeluarkan izin Pemprov Jawa Tengah, kami hanya mendapat pemberitahuan. Seperti yang dari Pati ada yang punya izin, tapi titik–nya (penambangan) apakah benar disitu belum dicek,” kata Heri.

Data Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, ada 21 lokasi di Kabupaten Jepara dan hanya ada dua jangka IUP lebih dari dua tahun, yang masih aktif. Selebihnya kurang dari dua tahun dan tidak tercantum jangka IUP—nya. Dari data tersebut juga tidak ada IUP yang berlokasi di Desa Tulakan Kecamatan Donorojo. Masing-masing di Desa Muryolobo Kecamatan Nalumsari dan Desa Clering Kecamatan Donorojo.

Sementara Suntono juru bicara penambang mengakui bahwaaktivitas yang dilakukannya selama ini belum mengantongi izin. Pihaknyabersedia menghentikan aktivitas penambangan hingga pengurusan izin rampung.

“Ya memang salah penambang,” aku pria berkumis tebal dalam mediasi dengan warga di balai desa. Pengakuan tersebut langsung mendapat respon sorakan warga yang berada di lokasi.

Terkait persoalan tersebut, Imam meminta agar semuapihak bisa menahan emosi. Namun jika penambangan ilegal sampai mengakibatkanfasilitas milik pemerintah rusak, pihaknya akan membawa ke jalur hukum.

“Saya sebagai ketua dewan akan memberikan kuasa hukumkepada Kejaksaan Negeri Jepara sebagai pengacara negara,” tegas Imam.

Dihubungi terpisah, Kasatreskrim Polres Jepara, AKPYosi Andi Sukmana, menyatakan pihaknya memasang garis polisi di areal tambangyang menimbulkan persoalan. Seperti hasil sidak yang dilakukan bersama KetuaDPRD Jepara, pihaknya menutup sementara sampai ada keputusan dari hasil pembicaraanyang dilaksanakan.

“Harapan kami yang pertama warga tetap tenang,kemudian kami akan mendorong pengusaha tambang ini mengajukan izin ke Pemprov.Selama izin itu belum beres jangan ada aktivitas dulu karena ada penolakan dariwarga,” tandas Yosi.

Tampak lokasi pertambangan yang telah sepi setelah dipasang garis polisi oleh petugas. (05/02/2020).

Mayoritas warga setempat menolak adanya penambangan galian C lantaran tidak memiliki izin. Namun tidak sedikit warga yang mengaku kehilangan pekerjaan akibat pemberhentian penambangan.

Ditemui juga warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa banyak warga yang bekerja di penambangan akan menganggur jika kegiatan tersebut ditutup.

“Minus (pendapatan) mas, kasihan yang mencari nafkah untuk anak yang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Kalau nunggu tambang dapat izin yang berat itu, mereka bingung cari kerja lainnya. Bertani juga belum cukup,” ungkapnya.

Reporter : Adi

No more articles