Login With Google

Pandemi Corona yang melanda dunia termasuk Indonesia telah memporak-porandakan sebagian besar tatanan kehidupan yang sebelumnya telah tertata dengan baik. Bukan hanya masalah kesehatan (korban positif corona), namun pandemi ini berdampak ke ekonomi masyarakat dengan pembatasan pertemuan antar individu maupun skala besar. Roda ekonomi seolah berhenti berputar, padahal segala kebutuhan konsumsi, cicilan, pendidikan dll tak bisa ditahan.

Melalui kebijakan yang keluarkan oleh perusahaan dalam menekan penyebaran virus tersebut, memaksa sebagian besar karyawannya dirumahkan. Tentunya menimbulkan berkurangnya pendapatan atau bahkan hilangnya sumber pendapatan seseorang. Hal ini akan berimbas ke turunan mata rantai kehidupan seseorang, yakni pendidikan.

Rata-rata dari mahasiswa membayar biaya kuliah dari penghasilan orang tua, dan rata-rata orang tua mereka adalah dari kalangan strata rendah, mayoritas dari keluarga kelas pekerja, entah itu pekerja formal/informal, buruh industri/non industri, guru honorer dan sebagainya, yang saat ini merasakan krisis perekonomian, sebagai dampak dari pandemi. Untuk makan sehari-hari saja mereka kesusahan, apalagi untuk membayar biaya kuliah tunggal. Tentunya wacana menormalkan kembali perekonomian seperti sebelum pandemi itu tidak semudah membalik telapak tangan, perlu waktu bertahun-tahun untuk menstabilkan perekonomian. Karena banyak dari kelas pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan dan dirumahkan. Selebihnya lagi, pandemi di Indonesia tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya.

“Jika keadaan ini dibiarkan, bisa menyebabkan mahasiswa putus kuliah. Perjuangan mereka selama bertahun-tahun sebelumnya harus berhenti tanpa hasil gara-gara corona,” ungkap Dr. Kusrini, M.Kom, Direktur Program Pascasarjana Universitas Amikom Yogyakarta pada tulisannya yang berjudul Membuka Hati di Masa Pandemi.

Dengan berbagai usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, terbitlah Keputusan Mendikbud No. 25 Tahun 2020 yang bertujuan memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi masalah finansial selama pandemi. Selain itu, masing-masing perguruan tinggi swasta juga banyak melakukan langkah-langkah dengan membuat kebijakan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa. Lalu bagaimana dengan Amikom yang menggunakan sistem SPP atau status Perguruan Tinggi Swasta (PTS)?

Polemik Bantuan Corona Amikom

Pemerintah telah membuat kebijakan bantuan pandemi bagi mahasiswa dengan menambah jumlah penerima bantuan sebanyak 410.000 mahasiswa (terutama PTS) di luar 467.000 mahasiswa yang menerima Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin dan KIP kuliah. Dana bantuan Pandemi tersebut dikhususkan untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi.

Berapa jumlah kuota penerima Bantuan Pandemi di Amikom? Yang pasti sebagian besar mahasiswa Amikom telah terdampak pandemi. Melalui Surat Edaran yang diterbitkan oleh Rektor Amikom, disebutkan bahwa mahasiswa mendapatkan potongan SPP sebesar 10 persen pada semester ganjil 2020/2021.

Terkait hal tersebut, di pertengahan Mei lalu, BEM Amikom mengadakan Diskusi dan QnA bersama dengan rektor dan jajarannya guna membahas kebijakan-kebijakan kampus. Pemotongan SPP tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas. Dalam perhitungan yang dilakukan Bagian Administrasi, keputusan pemotongan SPP sebanyak 10 persen karena setiap prodi memiliki angka yang berbeda.

Pemotongan SPP semester genap 2019/2020 tidak dilakukan dengan alasan tidak adanya anggaran di tahun tersebut, sehingga pemotongan akan dilakukan pada semester ganjil 2020/2021. Selain pemotongan SPP, mahasiswa juga diberikan subsidi kuota internet. Eny Nurnilawati, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Administrasi Umum, dan Keuangan mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan kampus mencapai Rp300.000 untuk setiap mahasiswa.

Kembali lagi ke mahasiswa yang menerima Bantuan Pandemi, sampai saat ini belum ada informasi terkait hal itu. Bahkan kebijakan untuk meringankan beban ekonomi mahasiswa saja tidak ada sosialisasi. Dari temen-temen yang membaca tulisan ini apakah sudah mengetahui adanya kesempatan frekuensi cicilan pembiayaan yang lebih banyak? (jika belum ini tak kasih link-nya: bit.ly/DispensasiOnline). Dengan itu, beban mahasiswa akan lebih ringan (tapi tetap bayar dengan jumlah yang sama yaaa.)

Seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa skema beasiswa juga dilakukan Amikom. Jelasnya, informasi masih belum sampai ke mahasiswa di ‘pelosok’. Pesan dari saya untuk mahasiswa yang dekat dengan lembaga, dimohonkan juga untuk menyebar luaskan informasi apapun terkait skema beasiswa kepada teman-teman mahasiswa. Kenyataannya selama ini, yang mendapat fasilitas tersebut adalah teman-teman mahasiswa yang punya akses lebih. Atau mungkin temen-temen yang di ‘pelosok’ tidak mencari ya?

Permasalahan Harus Dihadapi Bersama

Permasalahan yang ada pada masa pandemi ini tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian baik dari lembaga, dosen, maupun mahasiswa tanpa adanya ‘kepentingan’. Kesulitan pun tak bisa dihindari dalam proses mencari bentuk yang ideal. Dalam hal ini memang menimbulkan banyak gesekan, kecurigaan, tekanan dll antar civitas akademik. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi ketidaknyamanan. Diperlukan adanya komunikasi yang baik menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dapat memberikan rasa nyaman.

Seperti yang dilaksanakan kampus, kegiatan Dialog Lembaga Mahasiswa (DLM) diharapkan mampu memberikan titik temu penyelesaian masalah. Pada 4 Juli lalu, DLM dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi, Pimpinan Direktorat, Presiden Mahasiswa, perwakilan organisasi mahasiswa, dan perwakilan kelas, dan dilaksanakan di ruang kampus yang kemudian mahasiswa lain hadir secara online. Aspirasi oleh mahasiswa dikomandoi oleh BEM, namun kenyataannya Presiden Mahasiswa yang hadir di dalam ruangan bahkan tidak mendengar suara kawan-kawan mahasiswa di chatroom online.

Kegiatan yang mundur selama satu jam harus ditutup di jam yang ditetapkan. Bukan masalah waktu, namun durasi. Karena kita tahu, aspirasi yang disusun oleh mahasiswa harus mendapatkan jawaban. Sudah tahu bahwa waktu kegiatan mundur, bukannya memberikan jawaban yang jelas dan padat, malah melebar, ditambah lagi dengan pembawa acaranya dari pihak lembaga. Alhasil, aspirasi di luar kuesioner tidak diberikan ruang, alih-alih memberikan klarifikasi jalannya acara atau menjawab permintaan mahasiswa lain di chatroom, Presiden BEM, dengan senyuman manisnya malah menyetujui dan ikut menutup kegiatan ini. Tidak ada bedanya dengan DLM tahun-tahun sebelumnya, Presiden Mahasiswa yang seharusnya mewakili suara mahasiswa lain malah ikut terlena di hadapan lembaga.

Komunikasi semacam ini tentu tidak hanya dilakukan pada kegiatan dialog resmi yang terjadwal. Komunikasi mahasiswa dengan lembaga atau mahasiswa dengan mahasiswa sangat penting agar kita bisa saling tau apa yang menjadi permasalahan dan kendala, sehingga tidak ada salah prasangka dan kita bisa saling bersinergi mencari penyelesaian masalah secara bersama-sama. Benar yang diungkapkan Dr. Kusrini, M.Kom tersebut. Namun kenyataannya, mahasiswa dibuat ombang-ambing dengan sikap lempar tanggung jawab oleh lembaga atau hanya dibuat menunggu jawaban dari Surat Edaran yang sedang dibahas. Tetap saja kita hanya menerima itu, karena sudah disahkan. Kemungkinan yang sulit melihat mahasiswa Amikom yang profesional itu menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga.

No more articles