Dalam dunia jurnalistik, narasumber menyatakan permintaan agar keterangan yang diberikannya tidak dipublikasi untuk khalayak disebut off the record. Jika narasumber mengatakan bahwa keterangannya adalah off the record maka itu artinya apa yang disampaikannya bukan untuk konsumsi berita bagi khalayak. Informasi itu dipakai sebagai bahan pengetahuan bagi wartawan saja, belum waktunya untuk dipublikasi atau menyangkut informasi yang rahasia.

Off the record kadang membuat serba salah, tetapi hal tersebut bukan akhir kata dari kamus jurnalis. Nalar dan siasat tajam jurnalis mengharuskan off the record menjadi tempat berpijak untuk menggali informasi yang lebih dalam.

Dalam perkembangan media dan semangat adu cepat penyebaran informasi, akhir-akhir ini sering sekali profesi  jurnalis tercedera oleh ego oknum jurnalis. Mereka melakukan hal tersebut dan mengabaikan hak narasumber dengan dalih UU Pers No.40 tahun 1999 yang hanya diketahui sepenggal, padahal dalam undang-undang itu terdapat kode etik yang tidak bisa diabaikan.

Sangat disayangkan lagi Kode Etik Jurnalistik tidak pernah dibaca apalagi dipahami, maklum semangat yang menggebu-gebu membutakan mata hati tentang hak dan kewajiban yang tertera dalam rambu-rambu Kode Etik Jurnalistik. Hasilnya, berimbas laporan polisi tuduhan  pencemaran nama baik.

Pernyataan off the record narasumber sering ‘tercipta’ beda pendapat dan pemahaman dengan para jurnalis. Kenapa, karena jurnalis yang khusus ditugaskan menggali informasi dari narasumber itu harus bentrok dengan perintah liputan dari atasan (redaktur-red) dan permintaan narasumber di lapangan. Belum lagi harus melawan derasnya informasi yang semakin tendesius di tengah masyarakat.

Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 7 menyebutkan : Wartawan Indonesia memilki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Terkait hal tersebut, off the record yang diminta harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yakni: Informasi yang dilarang bukan bersifat fakta dan bukan opini; Fakta yang tidak boleh disiarkan bukanlah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Misalnya, pernyataan perempuan dan lelaki berbeda atau mobil beroda empat dan motor beroda dua serta yang sejenis itu, tidak dapat dinyatakan off the record; Pernyataan off the record dinyatakan dengan jelas.

Yang terjadi sekarang, banyak juga narasumber yang memanfaatkan off the record sebagai cara jitu berkelik. Mereka sengaja menyatakan off the record untuk menghindar dan mengalihkan ke narasumber lain kendati dirinya juga tahu apa yang ditanyakan.

Selain itu tidak jarang narasumber menjawab atau mengungkapkan fakta di awal wawancara, namun belakangan kemudian menyatakan tidak untuk dipublikasi, padahal pernyataan itu bagus untuk diangkat media. Dari pengalaman tersebut, jurnalis harus pintar memberitahukan di awal wawancara, “apakah off the record atau tidak” sebagai pembelajaran.

Bagaimana bila wartawan tidak sepakat? David S. Broder, wartawan senior harian the Washington Post, meninggalkan Henry Kissinger (waktu itu menjabat sebagai Secretary of State) ketika dalam wawancara Kissinger memintanya untuk off the record. “Tidak ada gunanya saya mendengarkan Anda bicara panjang lebar bila Anda tidak mengizinkan saya mempublikasikan hal ini,” tegasnya.

Namun ada juga wartawan yang bersedia mendengarkan narasumber berbicara sebagai informasi latar belakang. Ini dapat digunakan sebagai bekal menggali lebih dalam (depth reporting), seperti yang dilakukan dua wartawan the Washington Post dalam kasus Skandal Watergate –yang menjatuhkan Presiden Nixon- dimana hampir semua narasumbernya unidentified.

No more articles