Melihat Bagaimana Sexy Killers Menelanjangi Bopeng Tambang Batubara

sexy killers LPM Journal
Ilustrasi. Journal/Bayu Utomo
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Seorang nelayan mendatangi Supri, ia membawa ikan hasil tangkapannya yang ia katakan ‘kecil’ menaiki perahu Supri.

“Berapa kilo ini pak?”

“Sekitar 25, eh 20 dah.”

Sambil memindahkan ikan hasil tangkapannya ke perahu Supri, ia mengatakan per satu kilo ikan dijual dengan harga Rp30 ribu. Pria yang kesehariannya juga bekerja sebagai security di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang, Buleleng ini juga menyatakan bahwa hasil yang didapat dari laut lebih banyak daripada menjadi security. Sambil mendorong perahunya untuk mundur hingga kembali ke lautan lepas, ia dengan suara setengah bersorak membandingkan hasil dari melaut dan security.

“Delapan hari kenapa?”

“Rp13 Juta saya dapat.”

“Rp13 Juta delapan hari? Kalau PLTU berapa gajinya?”

“Dua setengah perbulan.”

Narasi diatas merupakan cuplikan film “Sexy Killers” yang sedang ramai diputar dan didiskusikan di berbagai tempat di Indonesia. Beragam respon positif ditunjukkan, namun tidak sedikit juga yang negatif, bahkan di Indramayu, seorang yang mengaku Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memerintahkan untuk menghentikan pemutaran film karena dianggap bermuatan politis. Sekilas film ini membahas mengenai persoalan tambang batubara, dampak lingkungan yang ditimbulkan, hingga para pemilik yang ternyata tak jauh dari lingkaran para elit politik negeri ini. Tak khayal, film yang dibuat oleh dua jurnalis ini penuh kontroversi, apalagi mengingat perilisan secara resmi di kanal Youtube mereka yang bertepatan dengan debat presiden terakhir membuat Sexy Killers ramai diperbincangkan oleh warganet.

Rilis jelang Pilpres

Dilansir dari tirto.id, Dandhy Dwi Laksono yang merupakan salah satu sosok dibalik pembuatan film Sexy Killers menepis anggapan mengenai perilisan yang mendekati pilpres, “Jika ada yang bertanya kenapa dirilis mendekati Pilpres 2019, ya kami bisa mengeluarkan kapan saja. Enggak ada kaitannya dengan masa Pilpres 2019. Justru pilpres yang jadwalnya mendekati rilis kami. Siapa dan sepenting apa pembahasan pilpres? Kenapa jadi standar perbincangan di publik? Apa memang benar [pemilu] akan mengubah hidup kita?” tanya Dandhy, retoris.

“Kami warga negara merdeka yang bayar pajak, bebas mau mengeluarkan [film] kapan saja. Enggak ada agenda mesti menyesuaikan dengan pilpres,” lanjutnya.

Sexy Killer merupakan babak terakhir dari serial “Ekspedisi Indonesia Biru” yang dibuat oleh Watchdoc. Dalam pembuatan film Sexy Killers, melibatkan 14 videografer, 5 pilot drone, dan 2 underwater fotografer, yang kemudian dikemas dalam produk jurnalisme investigatif, berbasis riset data, verifikasi dokumen, dan observasi langsung.

Akibat tambang batubara

Keadaan masyarakat di Kalimantan Timur yang dekat dengan pertambangan batubara sangat memprihatinkan, salah satunya akibat dari dihancurkannya bukit-bukit, tanah pertanian juga merasakan dampaknya, belum lagi isu lingkungan seperti lahan hijau yang hancur, ribuan lubang bekas galian tambang yang banyak menelan korban, air bersih yang sulit didapatkan, hingga dampak-dampak ekologis lainnya.

Sepanjang 2012 hingga 2018 setidaknya terdapat 32 jiwa meninggal akibat lubang bekas galian tambang. Itupun hanya di Kalimantan Timur, sedangkan untuk skala nasional sejak 2014 hingga 2018 tercatat 115 jiwa menjadi korban. Setidaknya ada sekitar 3500 lubang bekas tambang yang menurut aturan seharusnya di reklamasi atau diurug kembali, namun nyatanya tidak.

Sudah empat tahun semenjak Rahmawati kehilangan anaknya karena menjadi korban bekas tambang, ia masih memendam kekecewaan terhadap pemerintah dan perusahaan lantaran menganggap kasus tersebut sebagai kasus ‘kemalangan biasa’. Padahal jika melihat ke lapangan, lokasi penambangan berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga, bahkan ada yang berada di belakang suatu sekolah. Sambil terisak haru, Rahmawati bercerita mengenai janji dari pemerintah yang akan menutup lubang bekas galian tambang.

“Terus janjinya bapak pemerintah katanya pengen ditutup daerah lubangnya, taunya ditutup dengan seng bekas cuma berapa lembar. Saya lihat itu seng bekas baru ditulis dilarang bermain kah apa pake deko”

Sedangkan tanggapan dari Gubernur Kalimantan Timur saat diwawancarai oleh reporter setempat membuat pernyataan yang menggelikan dan mengaitkannya dengan magis.

“Korban terus jatuh begini, Pak?”

“Tidak masalah. Nasibnya kasihan. Ikut prihatin..”

“Untuk memutus ini bagaimana, Pak dari Pemrov Kaltim?”

“Korban jiwa itu, dimana-mana terjadi”

“Tapi ini bekas kolam tambang, meninggalnya?”

“Ya namanya nasibnya dia, meninggalnya di kolam tambang, kan.”

“Tidak ada upaya, Pak supaya tidak terjadi lagi, Pak?”

“Itukan pertanggungjawabannya dunia akhirat. Waspada masyarakat tau ada lobang, kita sudah sampaikan sebarkan ke seluruh juga. Dan itu kan sudah ditandai jangan sampai ada yang main, masih ada lagi, heran juga aku, jangan-jangan ada hantunya.”

Marak kriminalisasi

Bukan hanya masalah pertambangan batubara, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan hidup kerap kali diterima oleh mereka yang kontra. Seperti yang dialami oleh I Nyoman Derman yang ditangkap dan dipenjara karena mempertahankan sawahnya di Kutai Kartanegara. Hal serupa dan lebih gila terjadi di Batang, Cayadi dan Carman divonis dan harus masuk bui selama 7 bulan lantaran menolak menjual tanahnya bagi pembangunan PLTU. Cerita Ketut Mangku Wijana dan masyarakat yang menggugat pembangunan PLTU di Celukan Bawang, Buleleng. Hingga perjuangan Suryanah dan Novi yang menderita kanker akibat terpapar polutan batubara dari PLTU Panau di Palu. Mereka adalah para korban kriminalisasi yang berupaya memperjuangkan haknya.

Biasanya, rakyat yang dipaksa untuk melepas tanahnya demi pembangunan PLTU dijanjikan sebuah pekerjaan. Kenyataan yang diterima masyarakat hanya sebagai buruh kasar untuk membangun gedung dan konstruksi PLTU, setelah itu mereka menganggur. Padahal sebelum ada PLTU, hidup mereka terasa cukup dan tenang meski bekerja sebagai petani.

Ada banyak perusahaan dan oligarki terkait, mereka membunuh rakyat pedesaan secara perlahan. Mereka seolah diam dan tidak merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuatnya. Sistem mereka diubah dan diberi label syariah (halal), seolah-olah apa yang mereka kerjakan berada pada jalur yang benar. Seharusnya label tersebut mempertimbangkan pada ‘hikmatnya,’ yakni tanpa merusak alam dan menambah penderitaan rakyatnya.

Jelas ditampilkan dalam film Sexy Killers, dimana para pemilik modal bebas mengeksploitasi alam yang disini adalah batubara dan dengan didukung oleh negara (pemerintah) dengan dalih investasi. Bagaimanapun investasi memang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun cara-cara yang dilakukan kerap kali tak mengindahkan kemanusiaan serta minimnya tanggung jawab.

Langkah Kedepan

Seringkali pemerintahan pusat maupun daerah dengan mudah memberikan izin pada investor asing karena lebih menjanjikan dan efisien untuk meraup keuntungan dan dengan cepat pula meningkatkan pendapatan daerah. Yang kemudian, perizinan seperti pertambangan, dan lain-lain. Menjadi sangat lentur hingga sering mengabaikan suara rakyat.

Di tengah kemelut PEMILU, publik hanya dijadikan objek dari sang sutradara untuk meraih kekuasaan. Masyarakat seolah telah dipermainkan dengan ‘ena-ena’. Tirani tak serius memikirkan nasib dan hidup rakyatnya. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat hanya tertulis di sila kelima belaka. Kenyataan dilapangan, seperti apa? Hanya bisa mengelus dada.

Meski demikian, publik masih punya banyak hal yang bisa digunakan untuk melawan. Memperjuangkan saudara-saudara yang menjadi korban ketidakadilan. Misalnya melalui tulisan, pengerahan massa demonstrasi, pendampingan masyarakat dan kegiatan sosial lain. Semua itu baik. Gerakan yang baik adalah gerakan yang berdampak di kehidupan, tak hanya ber ‘bacot-bacot‘ ria. []

Reporter: Adi Ariyanto | Bayu Utomo
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email